AZZUHRI AL BAJURI, - (2020) REKONSTRUKSI PROSES MEDIASI KELUARGA INDONESIA. Disertasi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text DISERTASI AZZUHRI AL BAJURI OK.pdf Download (5MB)
	Text (BAB IV) 15. Bab IV_Azzuhri_ AL BAJURI Disertasi OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (803kB)

Abstract

Fenomena kesenjangan antara harapan penerapan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PERMA mediasi yang pertama kali dikeluarkan pada Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui di tahun 2008 dan 2016 di Pengadilan Agama yang bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian, akan tetapi pada kenyataannya angka perceraian semakin bertambah di setiap tahunnya. Prinsip umum yang dijelaskan di dalam QS. al Nisa: 34, 35 dan 128 tentang penyelesaian konflik keluarga dengan metode mediasi dan Peraturan perundangundangan tentang Mediasi. perlu penafsiran baru terhadap konsep perdamaian dalam keluarga dengan pendekatan teori-teori sosiologi atau psikologi keluarga Islam yang kemudian konsep tersebut mampu memberikan masukan dalam peraturan mediasi sebagai upaya rekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan normatif-yuridis empiris yang mengkaji hubungan timbal balik hukum dengan gejala-gejala social. Untuk menemukan konsep rekonstruksi proses mediasi keluarga di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan teori systems. Kebutuhan terhadap pembaharuan peraturan mediasi khususnya yang berkaitan dengan mediasi keluarga sangat alasannya : 1. Tingginya angka kegagalan mediasi di Pengadilan Agama dan tingginya angka sengketa keluarga di Indonesia, 2. Kedudukan PERMA Mediasi yang tidak relevan terhadap Mediasi Keluarga, 3. Sengketa Keluarga Merupakan Perkara yang Khusus dan Istimewa, 4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan tentang teknik perdamaian dalam konflik keluarga, 5. Pembentukan Undang-Undang Mediasi Keluarga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Indonesia. Indonesia dalam menghadapi tingginya angka sengketa keluarga di lembaga Peradilan khususnya di Pengadilan Agama perlu melakukan pembaharuan dalam proses mediasi keluarga dengan menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Mediasi Keluarga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Indonesia.

Actions (login required)

View Item