REZI SISKA SYAFITRI, - (2020) PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI DI KENAGARIAN TANJUNG ALAM KABUPATEN TANAH DATAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (319kB)

Abstract

ABSTRAK Kerapatan Adat Nagari (KAN) suatu lembaga adat yang memiliki beberapa tugas yaitu: a. mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari; b. menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari; dan c. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, namun pada kenyataannya KAN hanya dijadikan sebagai pedoman bagi kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintahan Nagari, dimana tugas KAN mengurusi masalahatau sengketa mengenai sako, dan pusako. Adapun lokasi penelitian ini penulis lakukan di Kanagarian Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari dan untuk mengetahui kendala dalam menjalan tugas Kerapatan Adat Nagari di Kanagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris, yaitu penulis melakukakan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. populasi dari penelitian ini adalah 1 orang Wali Nagari, dan 4 orang anggota Kerapatan Adat Nagari. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kanagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar belum terlaksana secara baik dan optimal dikarenakan tidak terlaksana diantaranya; (i) Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh kapalo nagari; (ii) Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak ikut menyusun peraturan nagari bersama kapalo nagari, KAN hanya memberikan masukan; (iii) Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak ikut membahas rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari, KAN hanya ikut menyepakati. Faktor penghambatnya adalah; (i) kurangnya pemahaman anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjalankan tugasnya (ii) pola komunikasi yang kurang berjalan dengan baik.

Actions (login required)

View Item