REZA PERMATA ELFITA SYUKRI, - (2020) PENERAPAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN ATAU POLISI TIDUR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMANPENGGUNA JALAN DI KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text GABUNGAN TANPA BAB IV.pdf Download (3MB)
	Text (HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai Pembatas kecepatan atau polisi tidur berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru serta pengawasan dan tindakan pemerintah Kota Pekanbaru mengenai alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang tidak sesuai dengan standar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yitu penelitian hukum sosiologis (Yuridis Sosiologi) penelitian yang di lakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang di dapat langsung dari responden untuk dijadikan data atau informasi sebagai dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan bahan bersifat empiris karena pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi dan wawancara. Pendekatan yang di lakukan dalam penelitian ini melakukan pendekatan aktivitas hukum terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa penerapan alat pembatas kecepatan atau polissi tidur Kota Pekanbaru belum berjalan sesuai dengan peraturan menteri nomor 82 tahun 2018 karna bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang terpasang tidak sesuai standar peraturan keputusan mentri perhubungan apabila dari dinas perhubungan kota pekanbaru ada angaranya maka akan dialukan pemasangan yang sesuai dengan yang ada dalam peraturan menteri perhubungan perlunya melapor agar kami dri pihak dinas perhubungan dapat memberitahu pemasangan yang sesuai peraturan dan matrial seperti apa pemasangan alat pembatas kecepatan.

Actions (login required)

View Item