MALISA UTAMI, - (2020) Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum: Studi Pengawasan Kafe Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) bab iv.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (771kB)
	Text MALISA UTAMI.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK MALISA UTAMI (2020): Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum: Studi Pengawasan Kafe Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kafe yang dijumpai tidak tertib dalam hal waktu operasionalnya. Aktivitas kafe yang buka hingga larut malam ini juga menjadi faktor yang mengganggu masyarakat sekitar sehingga peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 yang dibuat pemerintah sama sekali tidak terlaksana. Dan menyaksikan apa-apa yang terjadi di seluruh pelosok bumi yang beragam ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap keberadaan kafe di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan kafe di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pengawasan kafe di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach), yaitu penelitian dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari 23 orang pemilik kafe dan 2 orang perangkat SATPOL PP. Karena populasi dalam penelitian relatif sedikit, maka seluruh populasi dijadikan sampel dengan teknik Total Sampling. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Pustaka. Berdasarkan hasil penelitian melalui Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Pustaka dapat diketahui bahwa pengawasan Kafe Oleh Satuan Polisi Pamong Praja pelaksanaannya belum optimal karena hal ini dipengaruhi oleh jumlah personil yang dikerahkan untuk pengawasan dinilai tidak sebanding dengan jumlah kafe, sehingga pengawasan kafe menjadi tidak maksimal. Sedangkan dalam fiqih siyasah, tugas yang terpenting dari pemerintah dalam hal ini adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan, dan tidak bersifat kondisional. Kata Kunci: Perda Nomor 3 Tahun 2002, Pengawasan, Kafe, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item