ROBBY AKBAR ZALETTI, - (2020) Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (411kB)
	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK ROBBY AKBAR ZALETTI (2020): Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah DPD RI menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yaitu, fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan. DPD RI merupakan bagian dari lembaga legislatif dalam fiqih siyasah di kenal dengan istilah ahl al- halli wa al-„aqd Mereka adalah para tokoh, ulama, pemimpin suku. Bertolak dari fungsi dan peran serta kompetensi DPD RI di atas, maka problem akademik yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah kedudukan DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia? dan bagaimanakah pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap kedudukan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan DPD dalam sitem tata negara Indonesia dan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier. Adapun dalam menganalisis data digunakan metode deskriptif analitis, dengan tehnik content analysis (analisisisi). Penelitian menghasilkan temuan bahwa kedudukan lembaga DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia mempunyai kedudukan dan kewenangan yang terbatas yang telah diatur dalam UUD 1945. Seharusnya kedudukan dan kompetensi DPD RI itu harus diperkuatkan atau ditambah lagi melalui amandemen ke lima agar kinerja suatu lembaga DPD RI menjadi lebih baik dalam otonomi daerah. Jika DPD RI mempunyai kedudukan tidak terbatas, maka ia mempuyai kewenangan khusus dan lebih ber-antusias dalam kinerjanya membangun daerah. Pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap kedudukan DPD RI dalam sistem tatanegara Indonesia yang ada selama ini tampak tidak sejalan atau tidak sesuai, karena ahl al-halli wa al-„aqd merupakan perwakilan rakyat yang dapat memberi fatwa, sedangkan DPD RI merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan kewenangan yang terbatas. Sejatinya eksistensi DPD RI ditingkatkan dan diperkuatkan kembali Undang-undangnya melalui amandemen kelima terhadap UUD 1945. Kata Kunci: Peran DPD, sistem tata negara, siyasah dusturiyah

Actions (login required)

View Item