ZIKRA YUNILASMI, - (2020) KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM UPAYA PEMANFAATAN FASILITAS PEMBANGUNAN 3 PILAR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (757kB)
	Text SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (8MB)

Abstract

Zikra Yunilasmi (2020) : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Upaya Pemanfaatan Fasilitas Pembangunan 3 Pilar Perspektif Fiqh Siyasah. Adapun penulisan skripsi ini berlatar belakang dari banyaknya bangunan atau fasilitas pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Seharusnya, bangunan yang sudah selesai pembangunannya harus dimanfaatkan guna kepentingan masyarakat dan agar terkesan tidak menghabiskan anggaran semata. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan diantaranya mengenai Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pemanfaatan fasilitas pembangunan 3 pilar yang merupakan pembangunan infrastuktur berupa Universitas, Hotel dan Pasar Modern yang belum bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Kemudian, kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya-upaya menetapkan kebijakan dan tinjauan fiqh siyasah terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Kuantan Singingi dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data primer yang dihimpun dari pihak BAPPEDALITBANG dan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif kualitatif. Melalui wawancara dan observasi di lapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur‟an, hadist, dan kaedah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasannya terkait kebijakan pemerintah terhadap pemanfaatan fasilitas pembangunan 3 Pilar Kabupaten Kuantan Singingi adalah sesuatu yang belum sepenuhnya sesuai dengan Tinjauan Fiqh Siyasah, dikarenakan dalam upaya penetapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terdapat beberapa sikap yang menyebabkan beberapa kebijakan kurang berjalan optimal hingga menyebabkan fasilitas pembangunan 3 Pilar tidak dapat segera dimanfaatkan. Kata kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item