KHUSNUL WAHIDA, - (2020) IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (589kB)

Abstract

ABSTRAK KHUSNUL WAHIDA NIM:11624200506 KHUSNUL WAHIDA (2020) : IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH Adapun penulisan skripsi ini berlatang belakang dari banyaknya pengusaha sarang burung walet di kecamatan tualang yang belum memiliki izin usaha. UPTD selaku lembaga yang bertugas melakukan pengawasan di lapangan tidak melakukan pengawasan dengan baik dan bupati siak juga telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur dan bagaimana aktifitas pelaksanaan izin usaha sarang burung walet di kecamatan tualang Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni implementasi peraturan daerah pasal 23 nomor 4 tahun 2008 yang belum terwujud sepenuhnya terkait penanganan izin usaha sarang burung walet di kecamatan tualang, dan tinjauan fiqh siyasah dalam penanganan izin usaha sarang burung walet yang di lakukan oleh UPTD kecamatan tualang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di BKD (Badan Keuangan Daerah) dan UPTD (Unit Pelaksanan Teknis Daerah) Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Dikecamatan Tualang. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data primer yang dihimpun dari pihak BKD, UPTD dan pengusaha walet. Sedangkan data sekunder data yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif kualitatif. Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur’an, hadist, dan kaidah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasannya terkait implemetasi perda pasal 23 nomor 4 tahun 2008 terhadap izin usaha sarang burung walet oleh Unit pelaksanaan teknis daerah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan tinjauan Fiqh Siyasah dikarenakan pemerintah adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Actions (login required)

View Item