Fata Jihadul Mahmud, - (2020) IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 DI DESA BANTAN TENGAH PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) bab iv.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (597kB)
	Text gabungan kecuai bab iv.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian Ini Berjudul IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 DI DESA BANTAN TENGAH PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Penulisan skripsi ini berlatar belakang dari pemerintahan desa yang memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disingkat BPD merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yakni tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa menurut undang-undang nomor 06 tahun 2014 di Desa Bantan Tengah perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research)yang berlokasi di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Adapun metode pengumpulan data dipenelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data primer yang dihimpun dari Badan Permusyawaratan Desa Bantan Tengah. Sedangkan data skunder yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif analitik. Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yanga ada, maka penulis meninjau dengan pandangan fiqih siyasah dengan menampilkan nash Al-qur’an, dan Kaidah fiqiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 55 Di Desa Bantan Tengah Perspektif Fiqih Siyasah ditemukan permasalahan seperti masih kurangnya dalam membahas dan menyepakati racangan peraturan desa bersama kepala desa, masih kurangnya dalam menampung aspirasi masyarakat desa, masih kurangnya pengawasan kinerja kepala desa dan lain-lain

Actions (login required)

View Item