MIFTAHURRAHMI, - (2020) PELAKSANAAN AKAD MUKHABARAH PADA KERJASAMA UASAHA PERTANIAN PADI DI TINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (699kB)
	Text upload.pdf Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Miftahurrahmi, 2020: Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah. Fakultas Syariah Dan Hukum jurusan SI Hukum Ekonomi syariah. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Kerjasama bagi hasil dalam pertanian merupakan tindakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang salah satunya dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Pinang. Dalam muamalah kersama bagi hasil pertanian disebut muzara‟ah yaitu pemilik tanah memberikan modal kepada petani untuk digarap dan mukhabarah yaitu pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya dan modal pertanian dari penggarap. Dalam penelitian ini penulis mempunyai permasalahan yaitu : (1) bagaimanakah praktek mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Di Desa Sungai Pinang. (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek mukhabarah tersebut. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanan pembagian hasil pertanian padi Desa Sungai Pinang (2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap bagi hasil pertanian padi Desa Sungai Pinang. (3) untuk memberikan informasi yang benar tentang praktek bagi hasil mukhabarah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi selain itu digunakan juga data untuk melengkapi hasil penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) kerjasama yang yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, adalah aplikasi dari praktek mukhabarah. Bagi hasil mukhabarah yang dilakukan adalah akad secara lisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan pembagian hasilnya, dalam kesepakatan tersebut hasil panen dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap yaitu 1/3 bagian untuk pemilik lahan yang mana i 6 biayanya ditanggung oleh petani penggarap. (2) kadar bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Pinang berdasarkan kesepakatan diawal perjanjian adalah 1/3 bagian untuk pemilik lahan karena semua biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap dan si pemilik lahan hanya menyerahkan lahan kosong. (3) Jika ditinjau secara Hukum Islam, praktek bagi hasil mukhabarah di Desa Sungai Pinang tersebut telah memenuhi kriteria Hukum Islam, karena dengan alasan sebagai berikut: a. Praktek bagi hasil mukhabarah tersebut sudah menjadi adat kebiasaan setempat. Sedangkan dalam Hukum Islam adat dapat dijadikan hukum dengan kaidah “adat kebiasaan bisa dijadikan hukum” b. Tidak menimbulkan perselisihan karena saling ridho. c. Praktek bagi hasil mukhabarah tersebut saling menguntungkan antara pemilik lahan lahan dan penggarap. d. Adanya asas tolong menolong sebagai mana firman Allah “dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya “ Kata kunci : Tinjauan Hukum Islam, Praktek Bagi Hasil Mukhabarah

Actions (login required)

View Item