Diona Chandra, - (2020) PENDAFTARAN KEPEMILIKAN KAPAL KAYU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (6MB)
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (390kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pendaftaran Kepemilikan Kapal Kayu Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal (Study kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak), Pendaftaran kapal pada dasarnya adalah pendaftaran hak milik atas kapal, kapal yang yang telah didaftarkan dapat dijadikan jaminan atas hutang dengan cara pembebanan hipotek atas kapal, dan kapal yang telah didaftar dapat dibebani hak kebendaan lainnya, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal menyebutkan bahwa: Hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal. Namun banyaknya warga di kecamatan Sungai Apit yang memiliki kapal kayu baik itu untuk menangkap ikan atau berlayar diperairan Sungai Siak yang tidak mendaftarkan hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1 ) tersebut. Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pendaftaran Kepemilikan Kapal Kayu di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan apa-apa saja Faktor- Faktor Penghambat Dalam Pendaftaran Kepemilikan Kapal Kayu DiKecamatan Sungai Apit. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dimana penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, serta menyebarkan angket dalam pengumpulan data, sifat penelitian ini adalah Deskriftif, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, lokasi penelitian berada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendaftaran Kepemilikan Kapal Kayu Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, masih terdapat kelemahan dalam pendaftran kepemilikan kapal kayu. Hal ini dikarenakan dalam pendaftarannya dilakukan secara online yang membuat pemilik kapal merasa kesulitan untuk mendaftarkan kapal kayu miliknya,tanpa didukung oleh pensosialisasi yang berkesinambungan dan selain itu syahbandar di Kecamatan Sungai Apit hanya sebatas tempat pengukuran Kapal bukan sebagai tempat pendaftaran kapal, karena di Riau hanya ada 3 Pelabuhan yang berwenang yang ditunjuk untuk menjadi tempat mendaftarkan kapal yaitu: Pelabuhan Pekanbaru, Pelabuhan Dumai dan Pelabuhan Bagan Siapi-Api .Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftran kapal kayu ini adalah sumber daya manusia yang belum memadai banyak masyarakat atau pemilik kapal yang masih belum memahami teknologi pendaftaran secara online, Kurangnya Sosialisasi Tentang Pendaftaran Kapal Kayu baik dari Dinas Perhubungan maupun Syahbandar, sertanya sulitnya perekonomian dari masyarakat atau pemilik kapal kayu untuk menndaftarkan kapal miliknya, sehingga tidak terlaksananya pendaftaran kepemilikan kapal kayu ini.

Actions (login required)

View Item