MARHOT SIREGAR (2013) IMPLEMENTASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH ROKAN HULUNOMOR 4 TAHUN 2012 (Studi Kasus di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2013_2013390IH.pdf Download (232kB) | Preview

Abstract

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pada mulanya negara Indonesia mengandalkan hasil yang dikeluarkan dari minyak dan gas. Tetapi karena sumber daya ini tidak dapat diperbaharui, maka digalilah sumber-sumber Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rakyat dalam pembangunan. Karena betapapun besarnya peranan pemerintah, disiplin serta dedikasi aparaturnya dalam pengelolahan pembangunan, partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan tersebut Tingkat Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam hal komunikasi, pendidikan, sikap petugas kolektor PBB, kesadaran, antusiasme dan tanggungjawab merupakan indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Yangpenulis kaji dalam skripsi ini adalah Bagaimana implementasi Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan Bagaimana konsekuensi hukum terhadap masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Lapangan, Observasi, Wawancara, Angket dan Study Pustaka. Hasil penelitian didapat bahwa Dalam pelaksanaannya kendala yang sering timbul adalah kurang mengertinya wajib pajak tentang arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang pembangunan sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penegakan sanksi atau denda yang dilakukan oleh pihak terkait kepada orang-orang yang lalai atau tidak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak mempengaruhi bagi masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang masih cukup rendah dan kurang maksimalnya pihak terkait dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan epek jera pada wajib pajak dengan demikian masyarakat tetap lalai untuk membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat

Actions (login required)

View Item