IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA (STUDI DI KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK)

DONNY OSMOND, (2013) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA (STUDI DI KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYRIEF RIAU.

[img]
Preview
Text
2013_2013191IH.pdf

Download (334kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini mengkaji tentang implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi kebijakan otonomi pendidikan di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dan apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan otonomi bidang pendidikan di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini diantaranya : untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan otonomi pendidikan di Kabupaten Siak terutama di Kecamatan Sabak Auh dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. Adapun sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik analisa data yang dipakai bersifat deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan deduktif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan otonomi merupakan kebijakan yang paling di tunggu-tunggu oleh bangsa indonesia, tidak terkecuali kebijakan otonomi dalam bidang pendidikan. Dengan kebijakan ini pemerintah daerah mempunyai wewenang yang luas untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah. UU No. 32 Tahun 2004 beserta peraturan-peraturan pendukung lainnya memberikan kewenangan pemerintahan bidang pendidikan yang selama ini berada di pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Implementasi kebijakan otonomi bidang pendidikan di Kabupaten Siak khususnya di Kecamatan Sabak Auh masih belum berjalan secara maksimal karena dalam pelaksanaanya masih ditemui berbagai hambatan antara lain masalah peraturan perundang-undangan, masalah sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dan masalah koordinasai antar lembaga yang terkait dengan dunia pendidikan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Surya Elhadi
Date Deposited: 17 Mar 2016 07:33
Last Modified: 17 Mar 2016 07:33
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/2933

Actions (login required)

View Item View Item