SEVILA APRIOLEM (2012) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DALAM KEMASAN YANG TELAH KADALUWARSA DIKOTA PEKANBARU (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYRIEF RIAU.

Preview

Text 2013_2013174IH.pdf Download (252kB) | Preview

Abstract

Penjualan produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa tergolong banyak di daerah kota Pekanbaru, bahkan tidak hanya terbatas pada toko-toko atau supermarket. Atas kegiatan penjualan produk makanan kemasan tersebut, konsumen pun menjadi sering tidak terlindungi. Bahkan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 perlindungan terhadap konsumen itu masih tetap tidak dilaksanakan oleh pedagang khususnya pedagang produk makanan dalam kemasan. Permasalahan pokok penelitian ini yaitu pertama Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa di kota Pekanbaru, kedua Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dan upaya penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa, serta ketiga apakah penanganannya sudah terlaksana dengan baik oleh pihak-pihak penegak hukum terhadap pelaku usaha yang nakal. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang yuridis empiris yakni dengan cara meneliti langsung kelapangan, sedangkan dalam menetapkan sampel menggunakan teknik random sampling yang mana respondennya ditetapkan secara acak, sementara pengambilan data dilakukan dengan cara menelitian langsung kemudian menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkait serta dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen atas makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa yang dijual pedagang di kota Pekanbaru adalah dilakukan pedagang dengan memberikan penggantirugian dan agar pelaksanaan perlindungan konsumen itu dapat terlaksana dengan baik dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pedagang makanan dalam kemasan dalam usaha melindungi konsumen dikota Pekanbaru adalah harus memenuhi kewajiban administratif dan melakukan penggantirugian jika konsumen merasa dirugikan lalu sebagai upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pedagang dalam hal terjadinya sengketa yang berhubungan dengan produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluarsa yang diperjualbelikan di kota Pekanbaru tidaklah pernah dilakukan di peradilan umum atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), akan tetapi dilakukan dengan cara damai.

Actions (login required)

View Item