PELAKSANAAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KENANTAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NO. 9 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ROHMAT JUANDA, (2012) PELAKSANAAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KENANTAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NO. 9 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYRIEF RIAU.

[img]
Preview
Text
2013_2013125IH.pdf

Download (386kB) | Preview

Abstract

PelaksanaanWewenangBadanPermusyawaratanDesa (BPD) merupakanbentukpengawasanmasyarakat yang dilakukanolehsetiapanggotaBadanPermusyawaratanDesa (BPD)sebagaiwakildarimasyarakatterhadapkenerjapemerintahandesa, baikdarisegipelaksanaanperaturandesadanperaturankepaladesa yang telahdisepakatiolehkepaladesadanBadanPermusyawaratanDesa (BPD) dalammembentukperaturandesatersebut. NamundalampelaksanaannyawewenangnyaBadanPermusyawaratanDesa (BPD) DesaKenantanbelumbisamelaksanakanwewenangnyadenganbaik, dengantidakberjalannyapengawasan yang di lakukanBadanPermusyawaratanDesa (BPD) terhadappelaksanaanperaturandesa Permasalahan yang terdapatdalampenelitianiniadalah (1) bagaimanakahpelaksanaanwewenangBadanPermusyawaratanDesa (BPD) di DesaKenantanberdasarkaPeraturanDaerah Kabupaten Kampar No 9 Tahun 2007 tentangBadanPermusyaearatanDesa? (2) kendala-kendala yang di hadapiBadanPermusyawaratanDesa (BPD) dalammelaksanakanwewenangnya? Penelitianini di lakukan di DesaKenantanKecamatanTapungKabupaten Kampar. Peneletianinibertujuanuntukmengetahuiapakahpenerapandaripelaksanaanwewen angBadanPermusyawaratanDesa (BPD) DesaKenantansudahberjalandenganbaikatautidakberjalansesuaidenganperaturanPerunnd ang-Undangan.danjugauntukmengetahuimasalah yang di hadapiBadanPermusyawaratanDesa (BPD) DesaKenantandalammenjalankanwewenangnya. PenelitiandilakukandenganmenggunakanpendekatanHukumsosisologis.Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, angket, danstudikepustakaan. Dalampenelitian yang dilaksanakanolehpenulisinibahwa, dalampelaksanaanwewenangnyaBadanPermusyawaratanDesa (BPD) DesaKenantanbelumberjalandenganbaik, inidapatdiketahuidarisudahdibentuknyaPeraturanDesanamuntidakterlaksanyapengawasa n yang dilakukanBadanPermusyawaratanDesa (BPD) DesaKenantantehadapPeraturanDesadanPeraturanKepalaDesa.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Surya Elhadi
Date Deposited: 10 Mar 2016 07:47
Last Modified: 10 Mar 2016 07:47
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/2913

Actions (login required)

View Item View Item