Dasuki (2012) KAJIAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PHPU.D-IX/2011 TENTANG SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYRIEF RIAU.

Preview

Text 2013_2013111IH.pdf Download (488kB) | Preview

Abstract

Masalah pokok yang di teliti adalah Bagaimanakah konsekuensi terhadap suatu pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 tersebut kemudian apakah pertimbangan hukum dalam suatu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 dapat dijadikan dasar untuk proses hukum selanjutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengeluarkan putusan mahkamhah konstitusi terkait dengan sengketa pemilukada kota pekanbaru tahun 2011. Yang menyebutkan banyak pihak-pihak tertentu baik individu maupun pejabat pemerintah yang disebutkan telah jelas melakukan tindakan yang dianggap mencederai proses demokrasi. sehingga kemudian tindakan apa yang harus dilakukan untuk dijadikan solusi bagi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilukada kota pekanbaru tahun 2011 tersebut, guna menjaga proses demokrasi yang luber dan jurdil untuk terciptanya sistem ketatanegaraan Indonesia yang baik. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif . Dalam tahap analisis data, penulis menggunakan metode penyajian data secara kualitatif, dimana data-data yang berasal dari data sekunder penulis rangkum dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis. selanjutnya penulis melakukan analisa, membandingkan dan menghubungkan data-data dengan teori-teori, pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan dengan mahkamah konstitusi.Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara induktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Hasil penelitian penulis simpulkan bahwa apapun yang diputuskan oleh hakim mahkamah konstitusi Idealnya dipatuhi dan dilaksanakan selama para hakim menggunakan paradigma sebagai konsep dasar pemikiran atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Penggunaan metode pendekatan itu, hendaknya selalu bermuara pada paradigma filosof, idealis, ideologis, Yurisprudensi serta norma moral sebagai pertimbangan yang harus digunakan hakim. terutama prinsip moral berperan sebagai uji kritis terhadap hukum positif. Sehingga menimbulkan konsekuensi kepada para pihak yang bersengketa menghormati keputusan hakim dengan sadar hukum.. Untuk solusi dari putusan mahkamah konstitusi nomor 63/PHPU.D-IX/2011 yang ditawarkan adalah semestinya para pihak yang terbukti melakukan kesalahan bisa ditindaklanjuti dengan memberikan proses hukum selanjutnya dan memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjaga konstitusi ketatanegaraan dan penguatan institusional

Actions (login required)

View Item