Muhammad Idris, - (2020) PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR BADAN PERTAHANAN NASIONAL DI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PP NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH( STUDI KASUS, KECAMATAN TAMBUSAI DESA TALIKUMAIN.). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (271kB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Idris, (2020): Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah di kantor Badan Pertahanan Nasional Di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah( Studi kasus, Kecamatan Tambusai Desa Talikumain.) Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur penerbitan sertifikat tanah untuk pertama kali di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: wawancara, observasi lapangan dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya.peneliti menggunakan 18 ampel yang terdiri dari: Petugas pelaksana pemantau lapangan. Camat Tambusai Tengah Kepala Desa Talikumain Masyarakat Desa Talikumain. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dapat disimpulkan: Bahwa ketepatan waktu dalam proses penerbitan sertifikat tanah untuk pertama kali untuk saat ini belum cukup baik dalam pelaksanaanya. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu: masyarakat yang kurang memahami mengenai persyaratan dalam melaksanakan pendaftaran tanah pertama kali. Tidak adanya tabel atau brosur yang menjelaskan prosedur pendaftaran tanah serta biaya dalam pendaftaran tanah, serta kurangnya sosialisasi dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu terhadap pemohon yang melaksanakan pendaftaran tanah untuk pertama kali, kurangnya kordinasi antara pemohon dengan pihak kantor pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan proses pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah. Tidak adanya partisipasi pegawai kantor pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dalan membantu pemohon dalam pengecekan berkas melalui pin di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.Adapun masalah yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu yaitu : kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan keterlambatan waktu dalam proses penerbitan sertifikat tanah yang tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Tidak lengkapnya alas hak pemohon sehingga memperlambat dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Kurangnya peralatan teknis seperti komputer untuk pemetaan.

Actions (login required)

View Item