TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008

Alfarioni, (2012) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYRIEF RIAU.

[img]
Preview
Text
2013_201356IH.pdf

Download (364kB) | Preview

Abstract

Dalam rangka penyelenggaranpemerintahan daerahditerapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan pasal 18 ayat (4) undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa Gubernur,Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara implisit undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945pada dasarnya memberikan kesempatan yang lebih terbuka untuk menjadi calon kepala daerah.hal tersebut dapat dibaca dalam pasal 18 ayat (4) Undang-undang dasar 1945. Dari ketentuan pasal 18 ayat (4) tersebut tidak ada aturan yang mengharuskan calon kepala daerah berasal dari partai politik. inilah yang menjadi jalan pembuka bagi munculnya dalam perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. mahkamah konstitusi telah memberikan kepastian hukum melalui utusan mahkamah konstitusi No.5/PUU-V/2007 mengenai uji materi undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah terhadap Undang-undang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. sifat dari penelitian ini berupa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan hasil penelitian tersebut dengan memberikan kata yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme bagi calon peseorangan dalam mengingkuti pemilahan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dan apa faktor penghambat dan dihadapi oleh calon perseoangan dalam mengikuti pemilihan tersebut. Mekanisme bagi calon peseorangan untuk pemilihan tersebut adalah dengan menyeahkan bukti dukungan berupa foto copy KTP atau surat keterangan penduduk lainnya. kemudian faktor penghambat yang dihadapi oleh calon perseorangan tersebut berupa kendala pada saat pendaftaran, penetapan bakal calon peserta, kampanye, pemilihan, serta pada saat calon perseorangan tersebut memenangkan pemilihan kepala daeah dan wakil kepala daerah Yang harus dipertimbangkan dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan peserta dari calon perseorangan adalah syarat dukung terhadap bakal pasangan calon tersebut,

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Surya Elhadi
Date Deposited: 10 Mar 2016 07:07
Last Modified: 10 Mar 2016 07:07
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/2906

Actions (login required)

View Item View Item