PRIMA PUTRA ARDIANSYAH (2012) TINJAUAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)MENURUT UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2009 TENTANG PENGAJUAN USUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN OTONOMI DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYRIEF RIAU.

Preview

Text 2013_201354IH.pdf Download (303kB) | Preview

Abstract

Salah satu perubahan penting setelah dilakukanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan terhadap pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :“Majelis Permusyawaratn Rakyat terdiri dari atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melauli pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang ”.Dengan perubahan tersebut bukan saja berarti tidak ada lagi utusan daerah utusan golongan keanggotaan MPR, serta tidak ada lagi MPR yang diangkat, tetapi dibentuknya sebuah lembaga negara yang baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Diperlukan Lembaga Negara Yang Menjembatani Kepentingan Pusat Daerah, serta memperjuangkan kepentingan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam kebijakan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tersebut, kita dapat mengetahui bahwa DPD sebagai Lembaga Perwakilan Daerah mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi Legislasi, Fungsi Pertimbangan dan Fungsi Pengawasan. Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahanya sebagai berikut : 1.Bagaimana Mekanisme Pengajuan Usul rancangan Undang-Undang Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2009. 2.Apa Hambatan yang terjadi dalam pengajuan Usul Rancangan Undang-Undang Menurng-Undang No 27 Tahun 2009 Ada pun Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah hukum Normatif, yaitu penelitian yang di lakukan atas azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Adapun dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap azas-azas Hukum dan sistematika hukum. Jika dilihat dari penelitianya, penulis melakukan penelitian yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan hasil penelitian tersebut. DPD segera berkoordinasi dengan DPR untuk membuat tatib bersama agar kepentingan DPD dalam menjalankan tugas-tugas legislasinya itu dapat diakomodasi dengan baik oleh DPR. Salah satu di antaranya, pengaturan mekanisme penolakan atau penerimaan suatu RUU usul DPD atau pertimbangan DPD kepada DPR harus diatur dengan detail terkait persyaratan, jenis masalah, dan standar penilaian yang bisa menjadi alasan DPR menolak usul DPD. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dari fungsi DPD yang salah satunya dapat mengajukan usulan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, sekirangnya hal ini dapat membantu kinerja dari Lembaga Negara DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), agar Fungsi tersebut dapat berjalan lancar DPR juga membaerikan jalan yang mudah Kepada DPD agar kinerja dari sebuah lembaga ini berjalan dengan maksimal serta merubah persepsi yang telah beredar saat ini bahwa DPD hanya sebagai teras dan tidak bisa masuk kedalam, selain itu kepentingan yang harus di akomodasi adalah persoalan hubungan keduanya antara lembaga perwakilan, yakni persoalan pengaturan mekanisme penolakan dan penerimaan RUU usulan DPD atau pertinmbangan DPD kepada DPR, terkait itu, DPD segeralah berkoordinasi dengan DPR untuk membuat tatib bersama agar kepentingan DPD dalam menjalankan tugas-tugas Legislasinya itu dapat diakomodasi dengan baik oleh DPR..

Actions (login required)

View Item