NASRIZAL (2012) PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2013_201332IH.pdf Download (341kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berjudul, Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 04 Tahuan 2009 Di Kabupaten Kuantan Singingi. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah atau dapat diartikan bahwasanya suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali kalau di izinkan. Otonomi daerah dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya semata diukur dari jumlah PAD dibidang Perizinan maupun sumbngan dari pihak pertambangan terhadap daerah, yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu bagaiamana perizinan dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat di daerah. Untuk memantafkan Otonomi daerah luas, nyata dan bertanggung jawab. Peran perizinan disini sangatlah penting karna dengan adnya izin berarti suatu kegiatan sudah ada yang melindungi yaitu pihak pemerintah selaku pemberi izin. Masalah pokok yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan tata cara pemberian izin usaha pertambangan batubara serta faktor penghambat dalam penerapan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, dan bagaimana bentuk pelnggaran yang dilakukan pihak pertambangan yang melakukan kegiatahn pertambangan. keberhasilan dalam pemberian izin sangat berpengaruh terhadap lingkungan, karna dengan adanya izin yang resmi akan dapat meningkatkan keuangan dearah maupun Negara, serta tidak akan ada lagi tambang-tambang liar yang beroperasi yang menyebabkan rusakanya ekosistem alam dan lingkungan sekitar. Melalui metode penelitian Hukum Sosiologis penulis mencoba untuk membahas permasalahan diatas dalam skripsi ini dengan meneliti mengenai pemberian izin, faktor penghambat UU No 4 tahun 2009 bentuk pelanggaran penambangan yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahuan 2009, sedangkan Penelitian ini bersifat deskriftif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Populasi dalam penelitian ini adalah dinas pendapatan daerah Kabupaten Kuantan 1 orang, Dinas sumber daya mineral Kabupaten Kuantan Singingi Bagian Kepala Geologi Pertambangan Umum 1 orang, anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi 1 0rang, Humas (perusahaan batubara) PT.Qausar Inti Nusantara 1 orang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, dan tokoh masyarakat. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diambil dari lokasi penelitian, ditambah dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Analisa yang penulis gunakan adalah analisa Diskriptif Kualitatif. Sedangkan metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan induktif dan deduktif. sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara menggunakan teknik Sensus. Hal ini disebabakan karena sedikitnya jumlah populasi sehingga dalam memperoleh data yang Valid dan mewakili penelitian potensi dapat diminimalisir. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan bahwasanya peraturan tentang pemberian izin usaha pertambangan batubara diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahuan 2009. Tata cara pemeberian izin sudah aturan baku yang dikeluarkan negara Indonesia sebagaimana yang tercntum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahuan 2009, sedangkan di Riau tepatnya di Kabupaten Kuantan singingi izin diajukan Kebupati Kuantan Singingi melalui Dinas Sumber Daya Mineral Dan Dinas Pendapatan Daerah Atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanpa bertentangan dengan peraturan Undang Nomor 4 Tahuan 2009 tersebut. Pengajuan izin kegiatan pertambangan adalah ke dinas sumber daya mineral, dan pembyaran izin dilakukan oleh dinas pendapatan, sedangkan dalam pemungutan biaya izin dilakukan melaui media storan sperti karcis dan leges yang sah dikeluarkan dinas terkait. Faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahuan 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemberian izin tambang batubara belum begitu optimal karena tidak mengetahui Aturan, kurangnya sosialisasi terhadap undang-undang yang baru, hal ini berdampak mengakibatkan kuranganya kesadaran dari pihak pertambangan dalam mengelola lingkungan. Bentuk pelanggaran yang dilakukan pihak pertambangan adalah kerusakan lingkungan alam sekitar, adanya pencemaran aliran sungai, polusi udara, kebisingan diluar batas, timbang tindih lahan dan sebagainya.

Actions (login required)

View Item