MUAMMAR GADAPI MTD, - (2020) PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PELANGGAR UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA. Disertasi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text DISERTASI MUAMMAR GADAPI MTD OK.pdf Download (5MB)
	Text (BAB IV) BAB IV OK 2.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan merupakan perbuatan hukum dalam membentuk keluarga bahagia. Kebahagian keluarga membawa pada kebahagiaan masyarakat dan pada gilirannya menjadi penyebab kesejahteraan sebuah negara. Setiap negara sudah membuat peraturan tentang pelaksanaan perkawinan dan mendapatkan sanksi bila dilanggar. Di Indonesia sudah dibuat aturan, poligami diperbolehkan kalau ada izin istri dan pengadilan, cerai harus di depan sidang pengadilan dan nikah harus terdaftar. Begitu juga di Malaysia sudah dibuat aturan, perkawinan harus terdaftar, poligami harus izin mahkamah dan cerai harus izin mahkamah. Namun yang terjadi di masyarakat malah sebaliknya. Tujuan dari aturan yang dibuat agar tercipta keluarga sejahtera. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Akta Undang-Undang keluarga Islam wilayah persekutuan. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan, sedangkan tekhnik analisis data menggunakan countent analisis. Hal ini menjadi sangat penting diteliti, kenapa masih banyak pelanggar Undang-Undang perkawinan? Bagaimana penerapan sanksi bagi pelanggarnya? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang orang yang pelangggarnya?. Dari hasil penelitian dapat dipaparkan bahwa penyebab terjadi pelanggaran Undang-Undang perkawinan di kedua negara karena isi undang-undang di kedua negara tidak menyebabkan efek jera. Di Indonesia belum menerapkan sanksi apa-apa kepada pelanggar Undang-Undang perkawinan. Berbeda dengan Malaysia yang sudah menerapkan sanksi denda RM 1000 dan pidana kurungan maksimal enam bulan bagi yang melanggar Undang-Undang perkawinan. Tinjauan hukum Islam tentang penerapan sanksi Hukum bagi pelanggar Undang-Undang perkawinan masih lemah dalam penerapan sanksi, harus dibuat sanksi yang tegas kepada pelanggarnya yang bisa memberikan efek jera kepada pelanggarnya. Kata Kunci. Sanksi, Pelanggar, Undang-Undang.

Actions (login required)

View Item