ANALISIS DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP TENAGA HONORER PADA PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

M. Ridho Zulfahmi, - (2020) ANALISIS DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP TENAGA HONORER PADA PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img] Text
GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB V.pdf

Download (3MB)
[img] Text (BAB V)
BAB V PEMBAHASAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (545kB)

Abstract

ABSTRAK Analisis Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Honorer Pada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Oleh: M. Ridho Zulfahmi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis dampak pemeberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terhadap tenaga honorer pada pemerintah sekretariat daerah kabupaten bengkalis dan untuk mengetahui apa saja upaya atau kebijakan pemerintah kabupaten bengkalis dalam menata administrasi kepegawaian tenaga honorer dan sejenisnya sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan dampak pemberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terhadap tenaga honorer dan sejenisnya pada pemerintah daerah kabupaten bengkalis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Informen penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis senantiasa menata administrasi kepegawaian tenaga honorer dan sejenisnya melalui terbentuknya legalitas formalnya seperti diterbitkannya surat keputusan (SK) tenaga honorer yang awalnya dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat Daerah, untuk tahun 2019 seterusnya surat keputusan (SK) sudah dialihkan kepada masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baik itu Kepala Badan dan Kepala Dinas dilingkungan istansi, selain itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan roda pemerintahan (kinerja) masih membutuhkan tenaga honorer seperti tenaga operator, keamanan dan kebersihan yang sifatnya untuk membantu kelancaran perencanaan pekerjaan. Kata Kunci: Jenis, Status, Kedudukan, Hak dan Kewajiaban

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara, Ilmu Kemiliteran > 351 Administrasi Negara
000 Karya Umum
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Administrasi Negara
Depositing User: fekon -
Date Deposited: 04 Aug 2020 02:22
Last Modified: 04 Aug 2020 02:22
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/28921

Actions (login required)

View Item View Item