HERMANTO, - (2020) PELAKSANAAN PENGANGKATAN TENAGA STAFF ADMINISTRASI PADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 DI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (13MB)
	Text HERMANTO.pdf Download (13MB)

Abstract

ABSTRAK Hermanto, (2020): Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Staff Administrasi Pada Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pengangkatan tenaga staff administrasi pada BPD berdasarkan Peraturan Paerah nomor 6 tahun 2018 di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah lembaga yang ditugaskan oleh negara dalam pengawasan Dana Desa (DD) agar pembangunan desa dapat berjalan sesuai keinginan pemerintah dan masyarakat adapun dampak tidak terlaksananya tugas Badan Permusyawaratan Desa yaitu tidak adanya tenaga administrasi yang membantu tugas Badan Permusyawaratan Desa dibidang administrasi. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa berperan sangat aktif dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan Dana Desa tersebut. Maka disetiap desa diharuskan memiliki staff adminstrasi agar dapat memudahkan tugas Badan Permusyawaratan Desa untuk surat menyurat. Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa harus dapat melakukan peningkatan sehingga pengawasan Dana Desa dilakukan dengan maksimal agar tidak ada pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa salah dalam menggunakan Dana Desa. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Pelaksanaan pengangkatan tenaga staff administrasi BPD di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta Faktor penghambat tidak terlaksananya pengangkatan tenaga staff administrasi Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan cara melakukan survei langsung kelapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh seara langsung dilapangan sebagai objek penulisan dan yang didapatkan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwasannya pengangkatan staff administrasi Badan Permusyawaratan Desa tidak efektif dalam mensosialisasikan perda mengenai staff administrasi BPD hal ini dapat dilihat didesa yang ada di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar sejak Perda Kabupaten Kampar diundangkan pada tahun 2018. Padahal berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar namun tidak terlaksana. Kendala tidak terlaksana pengangkatan staff administrasi Badan Permusyawaratan Desa dikecamatan Salo diantaranya kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak mengetahui perda serta tidak ada anggaran untuk membayar honorium staff administrasi Badan Permusyawaratan Desa, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak adanya anggaran didalam Alokasi Dana Desa (ADD) untuk staff administrasi serta tidak adanya desa di Kecamatan Salo memiliki Pendapatan Aset Desa (PAD) untuk diberikan sebagai honorium staff administrasi Badan Permusyawaratan Desa.

Actions (login required)

View Item