FITRI AYU LESTARI, - (2020) PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA PULAU RAMBAI KECAMATAN KAMPA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (505kB)
	Text SKRIPSI FULL.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK FITRI AYU LESTARI : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokrasi, karena salah satu tujuan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk mewujudkan demokrasi tingkat desa. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membuat rancangan peraturan desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian ini pun adalah bagaimana pelaksanaan fungsi rancangan peraturan desa dan pengawasan kinerja kepala desa didesa pulau rambai serta faktor apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan fungsi BPD didesa pulau rambai tersebut. Penelitian ini adalah penilitian sosiologis yang mana peneliti langsung terjun kelapangan dan melakukan observasi serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan pengumpulan data dari kepustakaan. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa regulasi atau rancangan peraturan desa belum terlaksana dan terealisasi,serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa yang belum maksimal pelaksanaan nya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item