Gana Radguna (2017) Hukum Kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perspektif Maqāshid al-Syarī’ah ). Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text 1. 2017258HK-S2COVER.pdf Download (270kB)
	Text 2. 2017258HK-S2PENGESAHAN.pdf Download (295kB)
	Text 3. 2017258HK-S2ABSTRAK.pdf Download (326kB)
	Text 4. 2017258HK-S2KATA PENGANTAR.pdf Download (275kB)
	Text 5. 2017258HK-S2DAFTAR ISI.pdf Download (261kB)
	Text 6. 2017258HK-S2BAB I.pdf Download (363kB)
	Text 7. 2017258HK-S2BAB II.pdf Download (583kB)
	Text 8. 2017258HK-S2BAB III.pdf Download (279kB)
	Text 9. 2017258HK-S2BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (612kB)
	Text 10. 2017258HK-S2BAB V.pdf Download (266kB)
	Text 11. 2017258HK-S2DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf Download (268kB)

Abstract

Hukuman kebiri muncul dalam tatanan hukum di Indonesia setelah marak terjadi kasus tindak pidana seksual yang menimpa anak-anak di berbagai kota di Indonesia. Kasus Jakarta International School adalah kasus pembuka tabir dari berbagai kasus kejahatan seksual yang pernah ada sebelumnya. Puncaknya terjadi pada saat kasus yang menimpa Yuyun mencuat ke publik sehingga memantik kemarahan publik sekaligus membangun kesadaran masyarakat mengenai situasi kekerasan seksual di Indonesia. Fenomena ini membuat pemerintah bergerak cepat untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan cikal bakal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Hal ini dilakukan karena hukuman yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap para calon pelaku. Secara umum materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tersebut memuat pemberatan-pemberatan terhadap para pelaku yang salah satunya adalah dikenai tindakan kebiri kimia dalam bentuk pengebirian syaraf libido. Yang menjadi persoalan adalah konsep hukum kebiri tidak diadopsi menjadi sebuah ketetapan hukum jināyah Islam yang nota bene menjadi agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Urgensi Penetapan Hukum Kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 di Indonesia, 2. Bagaimana Konsep Hukum Kebiri dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Perspektif Maqāshid al-Syarī’ah. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif ) dengan pendekatan Statute Aproach dan pendekatan Conceptual Aproach. Pendekatan Statute Aproach (perundangundangan) dilakukan untuk meneliti aturan perundangundangan yang terkait dengan perlindungan anak yang memuat penambahan hukuman “Kebiri”. Sedangkan pendekatan Conceptual Aproach (Konsep ) dilakukan dari sudut kajian Maqāshid al-Syarī’ah, sehingga nantinya dimungkinkan untuk diketahui titik temu antara hukum kebiri yang tidak dikenal dalam literatur Islam dengan hukum kebiri pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengundangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bukanlah cara yang efektif untuk menangkal maraknya tindakan kekerasan seksual pada anak. Rehabilitasi bagi para pelaku dan mengadopsi hukum Islam dalam materi Undang-Undang dapat menjadi alternatif untuk memberikan pengajaran dan efek jera bagi pelaku. Dalam Perspektif Maqāshid al-Syarī’ah hukum kebiri bertujuan untuk kemaslahatan manusia yaitu menjaga al-dlarūriyatu alKhamsah.

Actions (login required)

View Item