Azhari Rizaldi, - (2020) PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (274kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi. Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan dengan tindakan bagi pengusaha dan pengemudi yang tidak memiliki Izin AJDP Karena masih banyak pengusaha yang tidak memiliki Izin AJDP tetapi masih beroperasi. Karena dalam persoalannya pengusahaan Tidak melakukan Retribusi Izin AJDP ingin mendapatkan keuntungan lebih besar. Menurut Pengusaha dan pengemudi Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat Bahwa selama ini pengurusan Retribusi Izin AJDP sangat rumit dan menghabiskan waktu saja. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi serta Apa Faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput dalam Provinsi Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwasannya Peran Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi belum optimal di karenakan masih banyaknya para pemilik atau pengusaha mobil angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat yang masa izinnya sudah habis dan tidak memperpanjang serta masih banyaknya pengusaha yang tidak memiliki izin untuk beroprasi dan kebanyakan para pengusaha mengganti plat mobilnya dengan plat hitam. Apa Faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi adalah, Kurangnya sosilisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pemungutan retribisi izin AJDP yang terjadi di lapangan, kemudian kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang arti pentingnya pembayaran retribusi izin AJDP tersebut yang selalu terlambat membayar retribusi tersebut.

Actions (login required)

View Item