JARWANDRI APRIANTO, - (2020) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Di Kecamatan Tampan Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah. Skripsi thesis, UNIVRSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) bab iv.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (820kB)
	Text SKRIPSI JW REVISI.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Di Kecamatan Tampan Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah. Seiring dengan perkembangan yang terjadi dimasyarakat perkotaan khususnya yang keberadaan masyarakat terdiri dari beraneka ragam agama, maka dari itu perlu salah satu nya adalah dengan pembentukan Peraturan daerah di kota pekanbaru yang bertujuan untuk memajukan dan menjaga kerukunan umat beragama yang bisa mengatur hal ini. Salah satunya upaya pemerintah adalah membentuk Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna kota Pekanbaru. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan, dan ditinjauan Fiqh Siyasah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dikecamatan Tampan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian dalam populasi dan sempel secara keseluruhan adalah sumber data yang dikumpulkan untuk bahan penelitian. Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur’an, hadist, dan kaedah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait pelaksanaan peraturan ini sudah mengalami kemajuan dari segi pengembangan masjid paripurna dari tahun-tahun sebelumnya. Dan hambatan pelaksanaan pertauran ini adalah dari kurangnya sumber daya manusia, kurangnya koordinasi, kurangnya perhatian pemerintah, sarana prasarana yang kurang memadai, dan lain-lain.

Actions (login required)

View Item