Ris Emelda Napitupulu, - (2020) PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PERTANIAN TERHADAP PENJAMINAN MUTU PUPUK MENURUT PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS DI KECAMATAN SENTAJO RAYA). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB)
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (456kB)

Abstract

ABSTRAK Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 35 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organiasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertaian Kabupaten Kuantan Singingi merupakan payung hukum berdirinya Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, membawa persoalan dan masalah terhadap penjaminan mutu pupuk yang dilakukan oleh pihak Kepala Seksi Pestisida, Pupuk, dan Alsinta sebagai Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi. Masalah pokok dalam penelitian ini ialah Pelaksanaan Fungsi Dinas Pertanian Terhadap Penjaminan Mutu Pupuk Menurut Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organiasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertaian Kabupaten Kuantan Singingi studi kasus di Kecamatan Sentajo Raya, serta dampak terhadap masyarakat petani tentang pelaksanaan fungsi Dinas Pertanian terhadap penjaminan mutu pupuk menurut Peraturan Bupati Kuantan Singngi Nomor 35 Tahun 2016 studi kasus di Kecamatan Sentajo Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya tergolong kedalam jenis penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu penulis melakukakan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Adapun penulis melakukan penelitian ini pada Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian populasi dalam penelitian ini ialah 1 orang Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, 1 orang Kepala Seksi Pestisida, Pupuk, dan Alsinta, 1 orang Koordinator Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Sentajo Raya, 3 orang grosir pupuk resmi (supplier), 5 orang pengecer pupuk (resseler), dan 29 Kelompok Tani Kecamatan Sentajo Raya, dengan seluruh populasinya penulis ambil sebagai sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Dinas Pertanian Terhadap Penjaminan Mutu Pupuk Menurut Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organiasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertaian Kabupaten Kuantan Singingi, dalam melaksanan fungsinya terhadap penjaminan mutu pupuk Kepala Seksi Pestisida, Pupuk, dan Alsinta Dinas Pertanian Kuantan Singingi belum terlaksana secara maksimal, karena didalam Peraturan Bupati mengatakan bahwa Kepala Seksi Pestisida, Pupuk dan Alsinta Dinas Pertanian dibantu oleh Fungsional Umum, namun kenyataanya Fungsional Umum di Dinas Pertanian tidak ada sehingga Kepala Seksi Pensitisida, Pupuk, dan Alsinta melaksanakan fungsi dan tugasnya sendiri. Disamping itu yang membuat terhambatnya pelaksanaan fungsi Dinas Pertanian terhadap penjaminan mutu pupuk yaitu, tidak tersedianya fasilitas laboraturium penguji kualitas mutu pupuk, serta kurangnya mempelajari keberadaan landasan hukum sebagai regulasi yang mengatur tentang eksistensi Dinas Pertanian. Dampak yang diterima masyarakat petani Kecamatan Sentajo Raya terhadap penjaminan mutu pupuk, kerugian ekonomi, tidak terpenuhinya kebutuhan tanaman, hasil penen kebun para petani nihil.

Actions (login required)

View Item