Danny Hendri, - (2020) KEDUDUKAN DAN FUNGSI WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	Text GABUNGAN.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Danny Hendri: Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pengangkatan wakil menteri oleh Presiden karena dipandang tugas menteri cukup berat dan diperlukan adanya wakil menteri untuk membantu menteri dalam melakukan tugas-tugasnya. Sebagaimana wakil menteri yang dilantik oleh Presiden beberapa waktu yang lalu, yakni wakil menteri ESDM, wakil menteri Keuangan dan wakil menteri Luar Negeri. Namun menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak ada menyebutkan wakil menteri, sehingga wakil menteri yang dilantik oleh Presiden tersebut belum memperlihatkan fungsi dan kedudukan yang jelas sebagai wakil menteri, karena mereka hanya mewakili menteri ketika berhalangan tetapi tidak dapat mengambil kebijakan dan mengambil keputusan apabila terjadi permasalahan yang dihadapi dalam kementeriannya. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat hal ini dengan mengambil judul penelitian: “Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”. Dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahu 2008 Tentang Kementerian Negara dan bagaimana fungsi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan kedudukan dan fungsi wakil menteri daam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat penelitian literature (literary research), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, kedudukan dan fungsi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak ada dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, demikian juga dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yang dijelaskan hanya kedudukan menteri sebagai pembantu presiden dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan negara. Kedudukan wakil menteri adalah untuk membantu menteri dalam melaksanakan tugas-tugas kementerian, apabila menteri yang bersangkutan berhalangan atau sedang melakukan kunjungan. Kata kunci: kedudukan dan fungsi wakil menteri, sistem pemerintahan

Actions (login required)

View Item