MUHAMMAD IKHSAN, - (2020) PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH MENURUT PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text SKRIPSI GABUNG.pdf Download (3MB)
	Text hasil dan pembahasan.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (416kB)

Abstract

Pendirian rumah ibadah ini sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Dimana dalam pelaksanaannya telah dilimpahkan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Masalah pokok dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan perizinan rumah ibadah menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu tergolong kedalam jenis penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penulis melakukakan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif.Kemudian Jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak dapat ditetapkan, proses penelitian berlangsung dari satu informan ke informan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapatnya bangunan rumah ibadah yang tidak memiliki surat izin, sehingga ini menimbulkan konflik antar jamaah akibat dari tidak adanya izin mendirikan bangunan tersebut. Dan hal ini tidak lepas dari kurangnya kesadaran pada masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), serta Kurangnya informasi dan sosialisasi (komunikasi) yang disampaikan kepada masyarkat sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi terhambat.Sosialisasi peraturan sudah dilakukan oleh pemerintah dengan membuat buku pedoman dan mensosialisasikan kepada masyarakat.Namun ketidak berhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini tidak terlepas dari kurangnya pendekatan dan komunikasi yang baik kepada masyarakat yang melaksanakan kebijakan, sehingga kebijakan tidak berjalan.Hal ini sudah tentu menjadi hambatan karna untuk menjalankan suatu kebijakan salah satu hal yang sangat penting. Dengan adanya informasi dan sosialisasi yang baik dan tepat, maka suatu kebijakan akan tersampaikan dan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik.

Actions (login required)

View Item