Yozi Nofrionata, - (2020) PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU TEMBAKAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/PMK.07/2017 TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KECAMATAN BUKIK BARISAN, KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text SKRIPSI GABUNG.pdf Download (3MB)
	Text (HASIL DAN PEMBAHASAN) HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (429kB)

Abstract

Yozi Nofrionata: Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian dilatar belakangi dengan Peraturan Menteri Keuangan menurut pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Batasan masalah penelitian ini penulis akan membatasi pada masalah mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Lima Puluh Kota, serta penelitian ini di focuskan pada Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan program peningkatan kualitas bahan baku tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan dan Apa saja hambatan kelompok tani di Kecamatan Bukik Barisan dalam meningkatkan kualitas bahan baku tembakau. Jenis penelitian adalah penelitian hokum sosiologis, yaitu ppenelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan, Dinas Tanam Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Kelompok tani tembakau serta petani khusus tembakau di Kecamatan Bukik Barisan. Jumlah sampel adalah 9 responden dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini, karena minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan alokasi DBHCHT menyebabkan kurangnya kontribusi atas peran masyarakat dan perlu koordinasi yang lebih antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Program yang didanai DBHCHT belum bisa terlaksana dan termanfaatkan dengan baik di masyarakat sehingga masih terjadi kekurangan peserta dan tidak tepatnya peserta penerima anggaran DBHCHT yang mengakibatkan DBHCHT tidak terserap dengan tepat dan maksimal.

Actions (login required)

View Item