Muhammad Rizki, - (2020) PELAKSANAAN FUNGSI BADANPERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2015 DI DESA TELUK MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text GABUNG KECUALI BAB IV.pdf Download (6MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (496kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir” dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan hilir Pasal 2 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kurangnya sosialisasi yang intensif mengakibatkan tidak tercapainya suatu kegiatan pembangunan yang tidak melibatkan peran serta masyarakat. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Kepenghuluan berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kepenghuluan bersama penghulu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja penghulu. Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dan Bagaimana Meningkatkan EfektivitasFungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dimana penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, serta menyebarkan angket dalam pengumpulan data. Sifat penelitian ini adalah Deskriftip, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. lokasi penelitian berada di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan efektif, dimana masih terdapat fungsi BPKep yang belum terealisasi dan belum efektif dalam menjalankan fungsinya. hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPKep terhadap fungisnya. baik itu dalam membahas ataupun menyepakati peraturan kepenghuluan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat maupun dalam melakukan pengawasan kinerja penghulu. untuk meningkkat efektivitas fungsi dari BPKep maka perlu adanya komunikasi antara BPKep dengan anggotanya,dengan pemerintah kepenghuluan dan asyarakat, BPKep harus memahami fungsinya, perlu melakukan sosialisasi BPKep dengan masyarakat mengenai fungsi dari Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dan perlunya sarana dan prasarana.

Actions (login required)

View Item