Hamdani (2016) PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TERHADAP MAHAR BERUPA JASA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (384kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (367kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (361kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (439kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (254kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (266kB) | Preview

Abstract

Penelitian skripsi ini berjudul: “Pandangan Imam Abu Hanifah terhadap Mahar berupa Jasa”. Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian mahar merupakan suatu kewajiban yang bertujuan untuk meninggikan harkat dan martabat perempuan, tetapi saat ini mahar dianggap sebagai salah satu bagian dalam ritualitas akad nikah. Mahar yang diberikan beraneka ragam bentuknya, terutama mahar berupa harta benda (materi), padahal mahar dapat pula berupa jasa atau manfaat (non materi). Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep mahar berupa jasa menurut imam Abu Hanifah. Dan bagaimana keterkaitan pemberian mahar berupa jasa dalam akad perkawinan dengan konteks sekarang. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif, oleh karena itu data-data sebagai penunjang penelitian, penulis dapatkan dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.Penulis dalam menganalisis data menggunakan metodede skriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep mahar berupa jasa menurut imam Abu Hanifah ini, tidak membolehkan terutama mahar berupa jasa dalam membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al Qur’an karena mahar tersebut tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mitsil. Keterkaitan pemberian mahar berupa jasa dalam akad perkawinan dengan konteks sekarang ini sesuai dengan KHI, bahwa mahar boleh berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (KHI Pasal 1 sub d). Mahar itu bisa berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak baik bentuk dan jenisnya (KHI Pasal 30 dan 31)

Actions (login required)

View Item