OKI JUANDA, - (2020) PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI COUNTER HANDPHONE OLEH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERDA KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2015 DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (313kB)

Abstract

Telepon genggam sering di sebut handphone (HP) atau telepon seluler (ponsel) adalah perangkat alat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap,dapat di bawa kemana-mana dan tidak perlu di sambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Alat komunikasi handphone merupakan suatu barang atau benda yang di pakai sebagai sarana komunikasi baik berupa, lisan maupun tulisan, untuk penyampaian informasi atau pesan dari suatu pihak kepihak lainnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 6 Tahun 2015 tentang penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi, pemilik counter handphone wajib mendapat izin rekomendasi dari dinas kominfo kota pekanbaru sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan operasional counter handphone di daerah. Dan instansi pemerintah yang berwenang untuk mengurus hal teknis perizinan yaitu Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru lalu memberikan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru untuk mengeluarkan izin. Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru memiliki kewajiban untuk membentuk tim pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi terhadap Counter Hendphone. Namun, mengingat temuan di lapangan saat ini banyak Counter Handphone yang belum ada pengawasan dan pengendalian dari Dinas sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan faktor penghambat Dinas Komunikasi Informatika Statitiska dan Persandian Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap counter Hendphone berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 6 tahun 2015 tentang penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi. Pada penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat dan Penulis mengambil populasi dari seluruh sampel yang ada, Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling, Teknik pengumpulan data dalam penelitaian ini menggunakan Observasi, Wawancara, Angket, Studi kepustakaan, dan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tidak terlaksananya penerapan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian Rekomendasi counter Hendphone oleh Dinas Komunikasi Informatika Statitiska dan Persandian Kota Pekanbaru. Faktor penghambat Dinas Komunikasi Informatika Statitiska dan Persandian Kota Pekanbaru dikarenakan tidak adanya tim pengawasan terhadap counter Handphone, adanya peraturan yang sama dalam ruang lingkup nasional, pemilik counter Handphone tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang berlaku dan Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah Daerah Tentang Peraturan Daerah Terseb

Actions (login required)

View Item