Makmur, - (2020) IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PEKANBARU DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM TAHUN 2018. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text GABUNG.pdf Download (8MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (344kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Asas Keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Tahun 2018. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas pembentukan Peraturan Daerah yang diatur pada Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas: Asas kepastian hukum, Tertib penyelenggara negara,Kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, Efektivitas, dan Keadilan. Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Asas Keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dalam Tahun 2018 dan Apa Faktor Penghambat Atas Implementasi Asas Keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dalam Tahun 2018 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologis. Adapun metode pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sedangkan metode penarikan kesimpulan adalah menggunakan metode deduktif. Dari hasil penelitian ini terhadap implementasi asas keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru belum terterap sepenuhnya karena ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat terhadap penerapan asas keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru diantaranya yaitu Faktor internal yang meliputi masih terbatasnya partisipasi masyarakat dikarenakan kapasitas keuangan daerah,kurangnya keterampilan aparat pemerintahan daerah dalam legal drafting karena penempatan dari aparatur pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, lemahnya koordinasi dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah antar instansi yang terkait sehingga dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah antar instansi masih terjadi kesenjangan. Sedangkan faktor eksternal diantaranya yaitu kurangnya respon masyarakat untuk ikut dalam kegiatan publik hearing, masih rendahnya dukungan media dalam mempublikasikan proses pembentukan Peraturan Daerah, Terbatasnya konsultan akademis yang ada sehingga menjadikan kurang mampunya pemerintah daerah untuk melakukan konsultasi masalah rancangan perda yang akan dibahas.

Actions (login required)

View Item