Ayu Rahmawaty, - (2020) PENGAWASAN KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERHADAP PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DI KOTA BENGKALIS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text GABUNGAN TANPA BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)

Abstract

ABSTRAK Ayu Rahmawaty, (2020): Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Bengkalis Pengawasan dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis terhadap aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sangat perlu ditingkatkan, mengingat Kota Bengkalis yang merupakan sebuah pulau yang menjadi pintu gerbang perekonomian internasional yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Pelabuhan merupakan salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam mendistribusikan barang-barang yang akan diperdagangkan baik didalam negeri maupun diluar negeri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan terhadap pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, serta kendala apa yang dialami Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam mengawasi pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, dilihat dari jenis penelitian merupakan penelitian hukum sosiologis dimana penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif. Adapun penulis melakukan penelitian ini pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis dengan populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang, yaitu 3 orang pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan 6 orang dari buruh bongkar muat barang ilegal, kemudian mengambil sebanyak 9 orang sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan harapan dan peraturan yang mengatur, sedangkan kendala yang dialami Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam mengawasi pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil dan kurangnya koordinasi dalam menjalankan tugasnya.

Actions (login required)

View Item