DESMA ROYANA, - (2020) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 5 UNDANGUNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008 MENGENAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SIDANG PERCERAIAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (489kB)
	Text GABUNG.pdf Download (15MB)

Abstract

ABSTRAK Desma Royana, (2020): Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 5 UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Alat Bukti Elektronik dalam Sidang Perceraian. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana penggunaan alat bukti elektronik dalam era globalisasi, tidak dapat dilepaskan dari kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin berkembang. Sehingga aspek dalam lalu lintas hubugan keperdataan yang berlangsung saat ini, seperti perselingkuhan di dunia maya berbentuk chat dan adanya foto maupun video dengan selingkuhan. Keadaan yang seperti ini, jika tidak diakomodir dalam bentuk perundangundangan, akan menimbulkan suasana ketidak pastian hukum terhadap praktik komunikasi yang dilakukan secara elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang perceraian di Peadilan Agama menurut Pasal 5 Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap alat bukti elektronik menurut pasal 5 Undang-Undang ITE no 11 tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang alasan diberlakukan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama menurut Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembuktian. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peraturan baru pada Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam menjawab permasalahan tersebut, pendekatan yang dilakukan adalah kajian normatif, yang melihat objek kajian dari sudut pandang aturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yang mana penulis mengumpulkan berbagai macam literatur yang memiliki relevansi dengan objek Pasal 5 UU ITE No 11 Tahun 2008 dengan sumber data sekunder yang dibahas, menyalur, mengutip, serta menganalisis literatur yang telah didapatkan kemudian disimpulkan. Setelah diadakan pembahasan terhadap beberapa ulasan permasalahan, maka penulis menyimpulkan: Pertama, kedudukan alat bukti elektronik secara sah dan tegas diakui sebagai alat bukti yang sah dipergunakan dalam praktik persidangan di pengadilan, sebagai perluasan alat bukti dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kedua, alat bukti elektronik diperbolehkan dalam hukum Islam untuk perkara perceraian karna terdapat kemaslahatan didalamnya

Actions (login required)

View Item