ANDRES, - (2020) MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2018. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (586kB)
	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pengangkatan menjadi anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara dalam pengangkatan menjadi anggota KPPS tidak berjalan dengan lancar, dimana ada beberapa peserta yang bisa menjadi anggota KPPS padahal sudah pernah menjabat lebih dari 2 (dua) kali periode, lulus tanpa ikut seleksi, banyaknya keluhan dari peserta mengenai soal-soal dalam ujian seleksi terlalu sulit, dan sarana dan prasarana dalam seleksi pengangkatan anggota KPPS kurang memadai. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, serta kendala dalam mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu tergolong ke dalam jenis penelitian Hukum Sosiologis, dimana penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Penulis melakukan penelitian ini pada Ketua KPU Kabupaten Kampar, Eks PPK, Eks PPS, Eks KPPS, dan Tokoh Masyarakat Desa Sawah, kemudian populasi dalam penelitian ini yaitu 1 orang Ketua KPU Kabupaten Kampar sekaligus sampel, 5 orang Eks PPK dengan sampel 1 orang, 3 orang Eks PPS sekaligus sampel, 70 Eks KPPS dengan sampel 35 orang, 4 orang Tokoh Masyarakat Desa Sawah sekaligus sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme pengangkatan anggota KPPS di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 kurang berjalan dengan baik, dikarenakan PPS Desa Sawah kurang mampu memahami wewenangnya sebagai panitia dalam mekanisme pegangkatan anggota KPPS dimana PPS Desa Sawah kurang mampu memahami strategi menyebarkan informasi pendaftaran, membiarkan beberapa masyarakat mengikuti pengangkatan anggota KPPS yang sudah pernah menjabat menjadi anggota KPPS lebih dari 2 (dua) kali periode, memberikan soal-soal yang sulit pada saat test ujian tertulis, dan PPS Desa Sawah meluluskan beberapa peserta yang tidak mengikuti test ujian tertulis dan test wawancara. Kendala dalam mekanisme mengangkatan anggota KPPS di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 yaitu kurangnya pemahaman PPS dalam pengangkatan anggota KPPS, kurangnya kesadaran hukum PPS, kurangnya pengawasan dari PPK, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam pengangkatan anggota KPPS.

Actions (login required)

View Item