Darnis (2015) Marital Rape dalam Tinjauan Hukum Islam. Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text 1. 201540THICOVER.pdf Download (323kB)
	Text 2. 201540THIPENGESAHAN.pdf Download (294kB)
	Text 3. 201540THIDAFTAR ISI.pdf Download (334kB)
	Text 4. 201540THIKATA PENGANTAR.pdf Download (318kB)
	Text 5. 201540THAbstrak.pdf Download (452kB)
	Text 6. 201540THIBAB I.pdf Download (534kB)
	Text 7. 201540THIBAB II.pdf Download (501kB)
	Text 8. 201540THIBAB III.pdf Download (568kB)
	Text 9. 201540THIBAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (681kB)
	Text 10. 201540THIBAB V.pdf Download (345kB)
	Text 11. 201540THIDAFTAR PUSTAKA.pdf Download (363kB)
	Text 12. 201540THIFOTO.pdf Download (29kB)

Abstract

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan (istri) meningkat setiap tahun, terutama kekerasan seksual terhadap istri. Kekerasan seksual terhadap istri merupakan segala perilaku yang dilakukan suami dalam berhubungan seksual yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis. Faktor meningkatnya kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dikarenakan masih kentalnya budaya patriarkhi dalam pola pikir masyarakat kebanyakan. Pandangan ini sangat mengagungkan superioritas laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga, terutama istri. Di tambah pula adanya beberapa ayat al-Qur’an yang masih ditafsirkan secara tekstual. Padahal larangan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga telah ditegaskan di dalam pasal 8 huruf a UU Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2003, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pengertian Undang-undang di atas bisa jadi sangat bias, sehingga seorang isteri tidak dapat menolak keinginan seks suami walau dengan alasan yang dapat diterima, karena kalimat ‘pemaksaan hubungan seksual’ tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan UU Penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004. Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap istri dalam hukum pidana Islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan itu senantiasa lestari. Jenis penelitian ini adalah study dokumentasi yang bersifat deskriptifanalitis, yakni dengan penyelidikan masalah yang belum jelas untuk menghasilkan sebuah kepastian hukum. Teknik pengumpulan data didasarkan pada sumber data primer dan sekunder, dengan pendekatan normatif-yuridis, dengan menggunakan metode analisa deduktif. Kesimpulannya, pertama, kekerasan itu terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapanpun ia mau tanpa mempedulikan kondisi dan atau persetujuan atau kehendak istri seperti dalam keadaan haid, nifas, sakit atau bahkan sedang hamil. Dengan berpegangan pada ketentuan pasal 8 Undang-undang KDRT No. 23 tahun 2004 itu, seorang istri berhak menolak ajakan suami untuk ‘berhubungan‘ dengan alasan yang dapat diterima syar’i atau untuk menangguhkannya selang beberapa hari. Kedua, pandangan Hukum Islam terhadap pemaksaan yang dilakukan suami terhadap isteri untuk melakukan hubungan intim (Marital Rape) adalah bahwa pemaksaan hubungan seksual terhadap istri tidak dibolehkan oleh agama. Memaksa berhubungan seksual kepada istri atau sebaliknya itu bertendensi idza’ (menyakiti) salah satu pihak. Dengan demikian, tindak kekerasan seksual dalam perkawinan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan semangat dan prinsip umum al-Qur’an. Ketiga, pasal 8 xii Undang-undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Justru Undang-undang penghapusan KDRT pasal 8 ini ingin meng-counter pandangan yang menempatkan istri sebagai sex provider atas nama institusi perkawinan.

Actions (login required)

View Item