IBNU MAJAH ABDULLAH, - (2020) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG AZAZ PENGELOLAN KEUANGAN DESA DI DESA TANJUNG ALAI KABUPATEN KAMPAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text IBNU MAJAH.pdf Download (3MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG AZAZ PENGELOLAN KEUANGAN DESA DI DESA TANJUNG ALAI KABUPATEN KAMPAR Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana pelaksananan Azaz Pengelolan Keuangan Desa di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar yang di tinjau dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Azaz Pengelolan Keuangan Desa yang terdapat didalam Bab II Azaz Pengelolan Keuangan Desa Ayat Dua (2) dikatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di kelola dalam masa 1 (tahun) anggaran yakni mulai tanggal 1(satu) januari sampai dengan 31 desember. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum sosiologis, dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan kajian pustakadengan objek penelitian adalah kepala desa, Ketua Badan Pengawas Desa ( BPD ) , Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampa. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasanya Implementasi Pertaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 tentang Azaz pengelolaan keuangan Desa di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar tidak terlaksana sebaimana mesti aturannya . Adapun faktor penyebab tidak terlaksananya Pertaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014tentang Azaz pengelolaan keuangan Desa di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dilatarbelakang oleh Enam faktor diantaranya adalah: Lambatnya Pencairan Dana Desa, Adanya Sanksi Jika Anggaran Tidak Habis Satu Tahun, Lambatnya Regulasi dan Sistem SISKUEDES di Terima Oleh Desa, Lemahnya Pengawasan Inspetorat Selaku Badan Pemeriksa di Kabupaten, Kepala Desa Tidak mau Bermitra dengan Pendamping Desa, Lemahnya Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Actions (login required)

View Item