HABIBI HAMDANI, - (2020) PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (3MB)
	Text (BAB IV) BAB IV BARU.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (417kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai pelaksanaan Kebijakan Kotaku yag didasari oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Kebijakan Kotaku berlandaskan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dan dilaksanakan ddi 34 Provinsi, di Kota Pekanbaru Kebijakan Kotaku ini dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016. Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota Pekanbaru, beberapa titik wilayahnya terdapat banyak permukiman kumuh. Kota Pekanbaru yang menyandang status sebagai Ibu Kota Provinsi Riau yang dihadapkan persoalan kumuh dengan luas wilayah kumuh lebih kurang 632,27 km2 dan 113,56 ha terdiri dari 8 kawasan yang tersebar dari 19 kelurahan dari 6 kecamatan, yang mayoritas akibat padatnya permukiman kota serta tingkat ekonomi masyarakat rendah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Kebijakan Kotaku yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 di Kecamatan Rumbai Pesisir, dan apa faktor penghambat dari Kebijakan Kotaku tersebut. Penelitian ni bertujuan untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan Kebijakan Kotaku yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak, dan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kusioner, dan daftar pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Kotaku yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Pesisir belum berjalan sepenuhnya, karena tahun 2018 sudah sekitar 25% area perkumuhan sudah berkurang. Dalam pelaksanaannya Kebijakan Kotaku terdapat faktor penghambat yang mengakibatkan kurang optimalnya dalam pelaksanaan Kebijakan Kotaku tersebut, seperti kurangnya lahan, partisipasi masyarakat, dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir.

Actions (login required)

View Item