Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

ANALISA YURIDIS TERHADAP KONTRAK DIGITAL PADA E-COMMERCE DITINJAU DARI TEORI PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA

KURNIA ADELINA, - (2020) ANALISA YURIDIS TERHADAP KONTRAK DIGITAL PADA E-COMMERCE DITINJAU DARI TEORI PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

[img] Text (BAB IV)
BAB IV BARU.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (420kB)
[img] Text
SKRIPSI GABUNGAN.pdf

Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan e-commerce sebagai media penjualan online serta keabsahan suatu bukti dalam kontrak digital pada e-commerce di Indonesia berdasarkan teori pembuktian hukum acara perdata, Sebagaimana diketahui bahwa kontrak elektronik menggunakan data dan aplikasi digital sebagai pengganti kertas. Penggunaan data digital dinilai akan lebih memberikan efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis online melalui jaringan internet. Di dalam kontrak elektronik (e-contract), para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung dan bahkan tidak pernah bertemu sama sekali, sehingga menimbulkan permasalahan pada keabsahan suatu kontrak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (library research), Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa bahan hukum melalui cara membaca berbagai buku, majalah, koran, artikel, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan materi pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian dalam perdagangan dengan menggunakan E-commerce di Indonesia masih menemui kendala terkait dengan belum mampu nya KUHPerdata dalam menjangkau aspek keabsahan perjanjian, karena belum ditegaskan secara khusus. Bahkan setelah di sahkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, perkembangan teknologi informasi tidak perlu diatur terlebih dahulu sampai ada kejelasan arah perkembangan di bidang teknologi informasi (TI), sebab Teknologi Informasi masih akan mengalami perkembangan dengan pesat, sehingga segala kebijakan yang dibuat pemerintah akan terus ketinggalan. Namun, di sisi lain pemerintah perlu memberikan kerangka pendukung seperti iklim investasi yang baik Kata kunci : e-commerce, e-contract, keabsahan, bisnis online, dan jaringan internet

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: fasih -
Date Deposited: 27 Jan 2020 04:16
Last Modified: 27 Jan 2020 04:17
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/25504

Actions (login required)

View Item View Item