PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL POTRET JEMBATAN FLY OVER YANG DIGUNAKAN PROMOSI OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

ILHAM HANDIKA RAMLI, 11527101429 (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL POTRET JEMBATAN FLY OVER YANG DIGUNAKAN PROMOSI OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

[img] Text
GABUNG OK.pdf

Download (6MB)
[img] Text (BAB IV)
BAB IV PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (395kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Potret Jembatan Fly Over Yang Digunakan Promosi Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Hak Cipta adalah salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual yaitu merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hak Cipta, potret merupakan suatu karya cipta yang telah mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang ada dibuat untuk melindungi hak pencipta dalam segala hal yang mencakup pendistribusian karya, menjual ataupun membuat lanjutan atau turunan dari karya yang diciptakan sebelumnya. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (author) adalah perlindungan terhadap penjiplakkan (plagiat) oleh orang lain. Syarat potret dapat digunakan sebagai sarana promosi adalah setelah memperoleh persetujuan dari pemilik dan/atau pemegang Hak Cipta. Lokasi penelitian ini adalah di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hasil potret jembatan flyover yang digunakan promosi oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 serta proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang dapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui jika terjadinya suatu permasalahan dalam Hak Cipta, maka perlu mengatahui bagaimana kronologi dari permasalahan tersebut. Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa permasalahan yang dapat diambil melalui jalur non-litigasi yaitu proses menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan atau dikenal juga dengan “Alternative Dispute Resolution”(ADR) dalam bahasa indonesia disebut penyelesaian sengketa alternatif. Cara penyelesaian sengketa melalui ADR akhir-akhir ini mendapat perhatian berbagai kalangan terutama dalam dunia bisnis, karna dapat menyelesaikan suatu permasalahan sengketa secara singkat dan sebagai cara penyelesaian perselisihan yang perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan melalui pengadilan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: fasih -
Date Deposited: 24 Jan 2020 03:36
Last Modified: 24 Jan 2020 03:37
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/25425

Actions (login required)

View Item View Item