Erlan Naofal (2017) Wasiat Wajibat menurut Ibn Hazm dan Relevansinya dengan pembaruan Hukum Islam di Indonesia. Disertasi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text 1. 2017146HK-S3COVER.pdf Download (263kB)
	Text 2. 2017146HK-S3PENGESAHAN.pdf Download (291kB)
	Text 3. 2017146HK-S3ABSTRAK.pdf Download (320kB)
	Text 4. 2017146HK-S3KATA PENGANTAR.pdf Download (266kB)
	Text 5. 2017146HK-S3DAFTAR ISI.pdf Download (269kB)
	Text 6. 2017146HK-S3Bab I.pdf Download (480kB)
	Text 7. 2017146HK-S3BAB II.pdf Download (569kB)
	Text 8. 2017146HK-S3BAB III.pdf Download (757kB)
	Text 9. 2017146HK-S3 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (654kB)
	Text 10. 2017146HK-S3Bab V.pdf Download (261kB)
	Text 11. 2017146HK-S3Daftar Pustaka.pdf Download (330kB)

Abstract

Wasiat wajibah merupakan salah satu aspek pembaruan hukum keluarga Islam yang terjadi di pelbagai negara Muslim. Wasiat wajibat adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Wasiat wajibah di Indonesia mulai dikenal semenjak lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Selanjutnya, konsep wasiat wajibah di Indonesia dikembangkan melalui beberapa putusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Di dalam aturan dan yurispudensi Mahkamah Agung, wasiat wajibah di Indonesia diberikan kepada anak/orangtua angkat, ahli waris yang berbeda agama dan anak tiri. Menurut jumhur ulama, ayat yang berkaitan dengan kewajiban berwasiat telah di-nasakh oleh ayat-ayat waris. Sedangkan Ibn Hazm-seorang ulama besar madzhab Zhahiriberpendapat bahwa ayat-ayat tentang wasiat tidak di-nasakh sehingga kewajiban tentang wasiat tersebut tetap berlaku bahkan Ibn Hazm berpendapat bahwa orang yang meninggal kemudian tidak sempat berwasiat, maka ahli warisnya mesti mengeluarkan sebagian dari harta peninggalan tersebut sebagai wasiat dan jika tidak dilaksanakan, pejabat negara bisa memaksa ahli waris untuk melaksanakannya. Permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah (1) Bagaimana wasiat wajibah menurut Ibn Hazm. (2) Bagaimana Wasiat Wajibah menurut Ibn Hazm dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian kepustakaan (library research ), yaitu penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, dan menjadikan berbagai karya Ibn Hazm sebagai sumber data utamanya. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini: Pertama, wasiat wajibah menurut Ibn Hazm adalah wasiat yang diberikan kepada kerabat si mayit yang tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena terhalang oleh ahli waris lainnya., meskipun secara hakiki si mayit tidak berwasiat. Kedua, wasiat semacam ini sifatnya diniy dan qadhâî. Ketiga, Pendapat Ibn Hazm tentang wasiat wajibah ini didasarkan kepada dua landasan utama, yaitu al-Qur’an, al-Sunnah dan fatwa tabi’in. dan Keempat, pendapat Ibn Hazm tentang wasiat memiliki relevansi substantif (on-topic ) dengan wasiat wajibah di Indonesia yaitu, pada tiga hal. (1). Adanya kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta peninggalan si mayit atas nama wasiat yang diberikan kepada orang yang memiliki kedekatan hubungan nasab, maupun psikologis dengan si mayit, namun tidak termasuk ahli waris. Hal tersebut dilakukan, meskipun si mayit tidak melakukan wasiat secara hakiki. (2). Kewajiban untuk mengeluarkan harta peninggalan si mayit atas nama wasiat tersebut sifatnya diniy dan qadhâî. (3). Ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan si mayit yang muslim atas nama wasiat wajibah. Kajian atau hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat mengisi atau memberikan sumbangan konsep atau wawasan baru bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.

Actions (login required)

View Item