Majdy Hafizuddin (2017) Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Akibat Syiqaq Ditinjau Dari Hukum Islam. Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Text
1. 2017121HK-S2COVER_TESIS.pdf Download (262kB) |
|
Text
2. 2017121HK-S2PENGESAHAN.pdf Download (295kB) |
|
Text
3. 2017121HK-S2KATA PENGANTAR.pdf Download (269kB) |
|
Text
4. 2017121HK-S2DAFTAR ISI.pdf Download (259kB) |
|
Text
5. 2017121HK-S2ABSTRAK.pdf Download (315kB) |
|
Text
6. 2017121HK-S2BAB_1.pdf Download (323kB) |
|
Text
7. 2017121HK-S2BAB_2.pdf Download (437kB) |
|
Text
8. 2017121HK-S2BAB_3.pdf Download (279kB) |
|
Text
9. 2017121HK-S2BAB_4.pdf Restricted to Registered users only Download (647kB) |
|
Text
10. 2017121HK-S2BAB_5.pdf Download (263kB) |
|
Text
11. 2017121HK-S2DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (273kB) |
Abstract
Menganalisis pertimbangan majelis hakim didalam putusannya terhadap perkara cerai talak akibat syiqaq berdasarkan perspektif hukum Islam. Idealnya hukum acara peradilan agama tunduk dengan undang - undang yang berlaku, khususnya dalam masalah syiqaq, tata cara pemeriksaannya juga harus mematuhi hukum acara yang telah diatur dalam Undang - undang No. 7 Tahun 1989. Secara Imperatif, Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak melalui lembaga hakam. Setelah membaca beberapa putusan perkara cerai Talak akibat syiqaq, Penulis berpendapat bahwa masing - masing perkara syiqaq yang diteliti memiliki keragaman penyebab lain karena sulitnya pembuktian syiqaq. Keinginan untuk bercerai tidaklah cukup, mestilah memiliki landasan yang kuat sebab perselisihan terus - menerus cukup sulit untuk dibuktikan didalam persidangan siapa diantara para pihak tersebut yang bersalah. Maka dalam mencari jawaban dalam masalah ini, Penulis melakukan penelitian dan metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Reasearch ) yaitu menggali permasalahan berdasarkan pemahaman kitab - kitab klasik dan moderen serta peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pembahasan ini kemudian diolah secara deskriptif. Dari hasil kajian, Penulis menarik kesimpulan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim memang telah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indoensia namun tetap meniadakan proses hakam dalam penanganan perkara cerai talak akibat syiqaq. Kemudian putusan Majelis Hakim mengenai aduan cerai Pemohon sebab perselingkuhan itu dikualifikasikan kepada perkara syiqaq, dinilai absurd dan menggampangkan persoalan rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu Sosial |
Divisions: | Program Pascasarjana > S2 > Hukum Keluarga |
Depositing User: | Ms. Melda Fitriana |
Date Deposited: | 16 Jan 2020 07:13 |
Last Modified: | 16 Jan 2020 07:13 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/25079 |
Actions (login required)
View Item |