Boy Trie Ardianto, - (2020) PEMBATALAN AKTA NOTARIS TENTANG PERNYATAAN PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS TANAH DAN KUASA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (STUDI PERKARA NOMOR : 64/PDT.G/2015/PN.PBR). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYAIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (439kB)
	Text GABUNG.pdf Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Boy Trie Ardianto (2019) : Pembatalan Akta Notaris Tentang Pernyataan Pemindahan Dan Penyerahan Hak Milik Atas Tanah Dan Kuasa Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Studi Perkara 64/Pdt.G/2015/Pn Pbr. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak ditemukan adanya pengertian Akta otentik, yang ada pengertian Akta Notaris, yang di maksud Akta Notaris adalah “Akta otentik yang dibuat oleh di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam Undang-Undang ini”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Notaris tentang Pernyataan Pemindahan Dan Penyerahan Hak Milik Atas Tanah dan Kuasa Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Bedasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Studi Putusan 64/Pdt.G/2015/Pn.Pbr dan Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang menjadi batal demi hukum oleh suatu putusan Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sosisologis empiris. Lokasi penelitian dalam penelitian ini di kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim-Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Notaris-Notaris yang berada di Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan pendekatan kasus.Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Bedasarakan hasil penelitian dan pembahasan, akibat hukum dari pembatalan Akta otentik tersebut bedasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN yang berbunyi “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dan dalam Pasal 84 UUJN diatur secara khusus akibat pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap pelanggaran tersebut dapat menyebabkan Akta Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan. Pada Pasal 84 UUJN menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya. ganti kerugian dan bunga kepada Notaris". Dalam hal ini.

Actions (login required)

View Item