PUTRA YOGA, - (2020) PELAKSANAAN PENGAWASASAN KOPERASI OLEH DINAS KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 DI KABUPATEN INDARAGIRI HILIR KECAMATAN KERITANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	Text GABUNG.pdf Download (7MB)

Abstract

Pengawasan koperasi adalah untuk memberikan informasi yang sebenarnya tentang keadaan koperasi, baik segi organisasi, usaha administrasi maupun keuangan. Berdasarkan observasi dari penulis di lapangan terjadi ketidaksesuaian antara peraturan dan fakta di lapangan, mengacu kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun para kepengurusan koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pengawasan koperasi oleh dinas koperasi berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang Serta Faktor Penghambat pelaksanaan pengawasan koperasi oleh dinas koperasi di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan koperasi oleh dinas koperasi serta faktor penghambatnya diindragiri hilir kecamatan keritang. Jenis penelitian hukum sosiogis ( Yuridis Sosiologis), sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Adapun penulis melakukan penelitian ini langsung ke lokasi pada ketua koperasi dan Badan Pengawas Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara serta kajian kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Dari hasil penelitian ini tentang Pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Dinas Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang masih tidak sesuai antara peraturan dengan pelaksanaan di lapangan, dikarenakan koperasi tidak dalam pengangkatan kepengurusan hanya berdasarkan kesepakatan orang- orang tertentu saja yang sebagaimana diatur dalam diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Kemudian yang menjadi faktor terkendalanya pengawasan oleh pihak dinas koperasi yaitu kurangnya sumber daya manusianya yang lemah kemudian peletakan tugas staf yang tidak sesuai pada keahliannya, selanjutnya juga Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat serta Kurangnya sanksi dan pengawasan sebagai efek jera bagi para pengurus koperasi yang tidak berjalan sesuai peraturan. Karna faktor-faktor tersebut maka akan berdampak kepada masyarakat.

Actions (login required)

View Item