SYUKRIL AKMAL, - (2020) Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 58 Perda Kabupaten Agam tentang Pemerintahan Nagari No. 12 Tahun 2007 mengenai Wewenang Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (686kB)
	Text GABUNGAN KECUALI BABA IV.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 58 Perda Kabupaten Agam tentang Pemerintahan Nagari No. 12 Tahun 2007 mengenai Wewenang Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam,” Latar belakang pemilihan judul ini karena temuan adanya Wali Nagari melakukan prektek kampanye untuk mendukung salah satu paslon Predisen pada tahun 2019, Badan Musyawarah Nagari selaku pengawas dinilai lemah dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan Nagari. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yaitu peneliti turun langsung kelapangan (kualitatif) untuk meninjau secara dekat permasalahan yang di teliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan wewenang Bamus dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam serta di tinjau menurut Fiqh Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum islam yang sosiologis yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan mengambil populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang berjumlah 11 orang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui wawancara, dan tinjauan pustaka. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang disajikan secara deduktif dan induktif. Hasil penelitian diketahui pelaksanaan Wewenang Bamus Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam menurut fiqh siyasah dusturiyah sudah sesuai dengan teori cuma di nilai masih belum berjalan secara baik. Kurangnya fasilitas, SDM dari kepengurusan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari masih kurang memadai, kurangnya insentif yang di berikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam kepada Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Koto Tinggi, belum adanya kebijakan pemerintah Derah Kabupaten Agam yang lebih mendorong untuk pelaksanaan wewenang BAMUS. Pelaksanaan pasal 58 Perda Pemerintahan Nagari No. 12 Tahun 2007 mengenai wewenang Bamus dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam belum berjalan di atas prisip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah. Kata Kunci : Pengawasan, Wewenang, Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari.

Actions (login required)

View Item