Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

ANALISA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH (PLJPS) ANTARA BANK INDONESIA (BI) DENGAN BANK SYARIAH

AMRI TAUFIQ HASIBUAN, 11422103709 (2020) ANALISA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH (PLJPS) ANTARA BANK INDONESIA (BI) DENGAN BANK SYARIAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYAIRF KASIM RIAU.

[img] Text
BAB IV BARU.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (320kB)
[img] Text
SKRIPSI GABUNGAN.pdf

Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah untuk mengetasi kesulitan likuiditas jangka pendek. Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek, yang selanjutnya disebut PLJP merupakan pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia kepada Bank Umum Konvensional untuk mengatasi kesulitas jangka pendek. Sedangkan PLJP Syari’ah yang selanjutnya disebut PLJPS, adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah dari Bank Indonesia kepada Bank Syari’ah untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh bank Dalam hal ini, konsep akad yang ditentukan oleh DSN-MUI dalam Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/II/2017 dan PBI No.19/4/PBI/2017 terdapat perbedaan. DSN menyebutkan ada tiga akad sedangkan PBI hanya satu akad. Adapun yang akan dijawab adalah Bagaimana Peran DSN Terhadap Akad PLPJS yang hanya menggunakan satu Akad yaitu Akad Al-muqāradhah bi dhaman ra’s al-māl yang ditetapkan oleh PBI? Bagaimana Analisa DSN terhadap Akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS), Serta Bagaimana Mekanisme dan Kelebihannya? Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research (pustaka), yang menjadikan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah dan PBI No. 19/4/PBI/2017 sebagai sumber primer. Dari penelitian ini, akhirnya penulis menemukan bahwa perbedaan penetapan akad dalam proses PLJPS oleh DSN MUI dan BI terdapat pada beberapa hal. Pertama, Perbedaan redaksi dengan tujuan yang sama. Kedua, dasar pengambilan hukum yang berbeda. Ketiga, PBI dan DSN-MUI sangat berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Keempat. pemutusan akad yang dilakukan oleh DSN dan PBI sama-sama memiliki kelebihan, pada DSN-MUI tidak terjadi kerugian dengan pensyaratan pembelian kembali surat yang di jadikan jaminan, dan juga menghindari terjadinya riba. Sedang pada ketentuan PBI terdapat sistem bagi hasil yang sama-sama menguntungkan sebagaimana tujuan Bank yaitu mencrai keuntungan. Kata kunci: DSN-MUI, PBI, PLJPS

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 200 Agama > 290 Agama Selain Kristen > 297 Islam > 297.2 Teologi Islam, Aqaid dan Ilmu Kalam > 297.273 Islam dan Ilmu Ekonomi
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Depositing User: fasih -
Date Deposited: 11 Jan 2020 03:48
Last Modified: 11 Jan 2020 03:49
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/24701

Actions (login required)

View Item View Item