Afder Darius (2017) Dampak Hukum Perjanjian Pra Nikah Dengan Pengajuan Syarat untuk Tidak Poligami (Studi Komparasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam ). Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text 1. 201765HK-S2COVER.pdf Download (262kB)
	Text 2. 201765HK-S2PENGESAHAN.pdf Download (288kB)
	Text 3. 201765HK-S2ABSTRAK.pdf Download (455kB)
	Text 4. 201765HK-S2KATA PENGANTAR.pdf Download (278kB)
	Text 5. 201765HK-S2DAFTAR ISI.pdf Download (268kB)
	Text 6. 201765HK-S2BAB I.pdf Download (341kB)
	Text 7. 201765HK-S2BAB II.pdf Download (728kB)
	Text 8. 201765HK-S2BAB III.pdf Download (276kB)
	Text 9. 201765HK-S2BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (458kB)
	Text 10. 201765HK-S2BAB V.pdf Download (272kB)
	Text 11. 201765HK-S2DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (297kB)

Abstract

Bolehkah seorang wanita memberi persyaratan kepada calon suaminya agar tidak berpoligami? Apakah persayaratan seperti ini tidak melanggar syari’at? Apakah suami kelak wajib memenuhi persyaratan seperti ini? Atau bolehkah melanggar janjinya untuk tidak berpoligami karena ada kemaslahatan yang lain? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak hukum perjanjian pra nikah dengan pengajuan syarat untuk tidak poligami ditinjau dari perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (library research ), yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Sumber utama dalam penelitian ini adalah: UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan kitab-kitab fiqih klasik, seperti; al-Mabsûth karya alSyarkhasî, al-Furûq karya al-Qarafî, Fatḥ al-Mu’în karya Zainuddîn al-Malibarî, dan al-Mugnî karya Ibn Qudâmah. Sedangkan data sekunder, yaitu buku-buku buku yang bercorak komparasi, seperti: Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu karya Waḥbah al-Zuhailî, Fiqh ‘ala Madzâhib al-‘Arba’ah karya Abdurraḥman al-Jazirî, dan Bidâyah al-Mujtahîd karya Ibnu Rusyd, serta buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini adalah pertama, Undang-undang No. 1 Tahun Tentang Perkawinan tahun 1974 (termasuk juga KHI ), menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat sah, yaitu: (1) Tidak menyalahi hukum syari’at yang disepakati. (2) Masing-masing pihak rela atau ridha terhadap isi perjanjian tersebut, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. (3) Harus jelas dan gamblang. Isi dari perjanjian tersebut harus jelas apa yang diperjanjikan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari. Kedua, mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pra nikah untuk tidak berpoligami, terjadi perbedaan pendapat: (1)Menurut pendapat mazhab Hanafi syaratnya batal namun akad nikah sah. (2)Mazhab Maliki memandang persyaratan ini merupakan persyaratan yang makruh. Syaratnya tidak wajib dilaksanakan, tapi boleh ditaati. Ketiga, mazhab Syafi’i menganggap bahwa persyaratan seperti ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika terjadi, maka persyaratan tersebut tidak merusak akad nikah. Keempat, mazhab Hanbali membolehkan persyaratan seperti ini, dan wajib bagi suami untuk menunaikan persyaratan tersebut. Persyaratan ini sama sekali tidak merusak akad nikah dan juga tidak merusak mahar. Penulis lebih memilih pendapat mazhab Hanbali karena menurut penulis argumentasinya lebih kuat.

Actions (login required)

View Item