MUHAMMAD TEGAR SIREGAR, - (2019) Eksistensi Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (540kB)
	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam Penulisan Skripsi ini Penulis mengambil Judul “Eksistensi Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia”. Latar belakang dalam penelitian hukum ini adalah munculnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 secara mendadak yang membuat masyarakat bertanya-tanya, apa kegentingan yang terjadi saat ini sehingga Presiden memilih menetapkan Perppu tersebut, faktanya sebelum Perppu tersebut diterbitkan secara kasat mata keadaan bangsa ini sedang baik-baik saja, tidak ada huru-hara yang terjadi sehingga mengharuskan Presiden mengeluarkan Perppu tersebut. Dibalik banyaknya pertanyaan yang muncul ditengah-tengah masyarakat, disaat yang bermasaan muncul pula rasa kekhawatiran diantara masyarakat, kekhawatiran tersebut dikarenakan Perppu tersebut bisa menjadi alat oleh pemerintah untuk membungkam suara-suara masyarakat, selain itu Perppu tersebut dikhawatirkan bisa memberangus siapa saja yang berseberangan dengan pemerintah yang berkuasa saat ini. Selanjutnya sejak awal Perppu ini ditetapkan dan diumumkan melalui Menkopolhukam hanya ada satu Ormas yang terdengar akan dibubarkan setelah Perppu ini ditetapkan yakni Hizbut Tahrir Indonesia. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Eksistensi Pemerintah dalam Menetapkan Perppu dan Bagaimana Eksistensi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dalam Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu dan untuk mengetahui eksistensi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah tersebut dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan yang dipergunakan ialah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan untuk analisa data menggunakan metode analisis data kualitatif yang pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Presiden diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk menetapkan sebuah Perppu dengan ketentuan dalam menetapkan Perppu yang diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 terdapat pada Pasal 22 ayat 1. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 lahir karena Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dianggap tidak mampu untuk membentengi pemerintah dalam memberantas ormas-ormas yang bertentangan dengan Ideologi dan dasar Negara sehingga pemerintah mengambil inisiatif untuk Menerbitkan Perppu tersebut sebagai benteng untuk memberantas ormas yang sudah melenceng dari jalurnya. Namun dalil yan dikemukakan pemerintah tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat ditambah lagi dengan banyaknya para ahli hukum terutama dari ahli Hukum Tata Negara yang menganggap bahwa Perppu tersebut akan membawa kita kembali kepada masa orde lama yang mana kebebasan masyarakat dipasung oleh pemerintah. Pendapat ahli tersebut diamini dengan dicabutnya badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia.

Actions (login required)

View Item